Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan desa di seluruh Indonesia. Koperasi ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan di desa dengan membantu peningkatan penghasilan masyarakat.
Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Desa
Salah satu ide kunci yang diangkat adalah penguatan desa sebagai pusat ekonomi. Indonesia memiliki banyak penduduk di desa (44%), dan video menekankan perlunya memperkuat ketahanan pangan desa. Menggunakan data BPS tentang deflasi, video menyoroti pentingnya menjaga harga-harga barang kebutuhan pokok agar tidak turun terlalu dalam, dampak negatifnya bagi para produsen seperti petani dan nelayan.
Peran Koperasi dalam Ketahanan Pangan
Koperasi Desa Merah Putih direncanakan akan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengatasi masalah tengkulak dan pinjol, serta menyediakan solusi simpan pinjam bagi masyarakat desa. Koperasi ini akan memiliki berbagai fasilitas, seperti gudang penyimpanan ( cold storage), klinik desa, dan unit simpan pinjam, untuk mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat desa.
Dukungan Pemerintah
Pemerintah akan mendukung Koperasi Desa Merah Putih dengan menyediakan anggaran, kemungkinan dari pinjaman bank Himbara hingga Rp 5 miliar, untuk membangun fasilitas gudang, cold storage, dan kebutuhan lainnya. Peran Bank Himbara dan skema pembiayaan juga dibahas.
Pentingnya Partisipasi Desa
Dalam pembuatan Koperasi Desa Merah Putih. Ide ini berfokus pada dialog dengan kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa agar program ini dapat berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat desa.
Keunggulan Koperasi Desa Merah Putih
Koperasi ini menawarkan solusi yang lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan dibandingkan dengan pihak perorangan (tenggkulak, rentenir, atau pinjol) yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum dalam hal pinjaman. Video menyoroti bagaimana koperasi akan memberikan kekuatan bagi petani.
Dukungan dan Koordinasi Antar Kementerian
Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan dukungan dari berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian.